AGENT OF CHANGE

OPINI

Posted on: Oktober 19, 2009

HARAM MEMATOK HARGA
Oleh : Asep Kurniawan (Abdul Hanif)foto abi copy*

Dalam dunia ekonomi, memang sudah menjadi hukum dimana jika terjadi kelangkaan barang sementara permintaan meningkat maka yang akan terjadi adalah melambungnya harga barang maupun jasa melebihi harga normal. Salah satu kasus terkait yang terjadi adalah ketika terjadinya gempa berkekuatan 7,6 skala richter yang melanda Padang dan sekitarnya, dimana telah terjadi kelangkaan BBM disana. Akibatnya harga BBM eceran menjadi lebih tinggi di atas harga normal, yang asalnya Rp. 4.500/liter menjadi sekitar Rp. 10.000 – 20.000/ liter dan juga naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Melihat fakta tersebut tentu saja MUI tidak tinggal diam. MUI beberapa waktu yang lalu segera mengeluarkan respon atas hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa haramnya menaikan harga di wilayah bencana. Alasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut salah satunya tentu saja untuk kemaslahatan sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokok mereka.

Lantas bagaimana kedudukan hukum bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait ketika mereka menetapkan harga secara umum atau dengan kata lain mematok harga baik itu dalam keadaan bencana ataupun tidak ?

Dalam memenuhi kebutuhan, maka hal pertama yang akan terjadi adalah sebuah interaksi antara pemilik barang/jasa dengan orang yang membutuhkan barang/jasa tersebut sehingga dalam pandangan ekonomi kondisi tersebut akan menimbulkan sebuah transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Dalam pandangan Islam, sebuah transaksi dipandang sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Diantaranya adalah orang yang bertransaksi harus sudah baligh(dewasa), barang/jasa yang akan ditransaksikannya jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan, sama-sama ridha/sepakat terutama dalam hal harga, dan adanya ijab-qabul (serah terima), jika salah satunya hilang maka transaksinya tidak sah. Sehingga dalam hal ini pihak lain tidak diperkenankan ikut campur dalam menentukan transaksi tersebut karena transaksi tersebut merupakan urusan penjual dengan pembeli atas dasar ridha atau sepakat, sehingga turut campur pihak lain dalam menetapkan atau mematok harga jelas tidak dibenarkan, terlepas apakah itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya, karena jika hal itu dilakukan maka sudah pasti akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut bisa penjual bisa juga pembeli yang dirugikan.
Nabi SAW bersabda :
“Sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama ridha/sepakat”

Ketika negara/lembaga terkait lainnya mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang-barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan :
“harga pada masa Rasulullah membumbung. Lalu mereka lapor : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau patok/tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini)’. Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang maha menciptakan, yang Maha menggenggam, yang Maha melapangkan, yang Maha memberi rizki, lagi Maha menentukan harga. Aku ingin mengahadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kedzaliman yang aku lakukan kepadanya (pedagang/pembeli), dalam masalah harta dan darah’.”

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairoh yang megatakan: “bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah/patoklah harga ini.’ Beliau menjawab: ‘(Tidak) justru, biarkan saja.’ Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain dan mengatakan: ‘Wahai rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab: ‘(tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikan.

Maka jika negara ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya telah mematok harga untuk umum itu berarti telah menghilangkan unsur “sama-sama ridha” dalam jual beli, sehingga akhirnya yang terjadi adalah keterpaksaan dalam menjalankan transaksi tersebut dan pasti akan ada pihak yang dirugikan baik itu penjual atau pembeli.

Fakta pematokan harga akan sangat berbahaya terhadap perekonomian masyarakat, alasannya : Pertama, pematokan harga tersebut akan membuka peluang orang untuk membuka pasar gelap (black market), sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang akan dikuasai oleh orang kaya dan ditimbun karena jauh dari pengawasan negara. Jika kita cermati justru kasus penimbunan inilah yang menjadi pendorong utama terjadinya harga melambung, jadi sebetulnya yang haramnya itu adalah menimbun barang dan bukan pada kasus menaikan harga, karena naiknya harga disebabkan ketiadaan/kelangkaan barang dan salah satu penyebab utamanya adalah karena adanya penimbunan oleh orang-orang yang memiliki modal (para kapitalis). Inilah salah satu bukti lagi bagi kita tentang bobroknya sistem kapitalis. Jadi nampaknya mengharamkan menaikan harga di wilayah bencana itu salah alamat.

Kedua, pematokan harga akan menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi stabilitas produksi, bahkan kadang-kadang menyebabkan krisis ekonomi.

Adapun ketika terjadi kasus harga membumbung, maka upaya yang harus dilakukan penguasa itu bukan dengan cara mematok harga, melainkan dengan melakukan upaya stabilisasi melalui cara lain yaitu dengan menstabilkan supply (pengadaan barang atau jasa) yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga krisis harga bisa diantisipasi.
Di masa Umar bin Khatab pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan amur ramadah yang terjadi hanya di Hijjaz, sebagai akibat dari langkanya makanan pada tahun tersebut. Maka, karena langkanya makanan disana, harga makanan tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan Syam ke Hijjaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harganya.
Terlebih, kewajiban penguasa adalah memenuhi kebutuhan pokok (primary needs) masyarakat yaitu berupa kebutuhan primer dengan jalan memudahkan masyarakat untuk memperolehnya tanpa membebaninya, dan itu bisa dilakukan salah satunya melalui pemberian subsidi.

Adapun kaitannya dengan barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti misalnya BBM, air, dll, maka hal tersebut tidak boleh diprivatisasi karena akan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperolehnya dan memang haram untuk diperjual belikannya dalam rangka meraup keuntungan untuk memperkaya pribadi. Justru negaralah yang harus mengelolanya dan membagikannya secara gratis kepada rakyat, kalaupun terpaksa harus membayar, maka sekedar hanya membayar biaya produksi saja. Barang-barang yang sejatinya menguasai hajat hidup orang banyak, hakikatnya itu adalah milik rakyat atau dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan milkiyatul ‘amm (kepemilikan umum).
Rasulullah bersabda:
“kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang gembalaan (hutan), dan api (sumber-sumber barang tambang).”

Bisa disimpulkan bahwa apapun alasannya, mematok harga baik itu dilakukan oleh negara maupun lembaga-lembaga terkait lainnya dalam kaca mata Islam jelas itu haram hukumnya, karena transaksi jual beli merupakan hak antara penjual dan pembeli sampai tercapai unsur sama-sama ridha termasuk dalam masalah harganya, penjual dan pembelilah yang membuat kesepakatannya, siapapun tidak bisa ikut campur dalam menentukan harga.
Wallahu a’lam bishshawab.

*Penulis : Staff pengajar di salah satu sekolah swasta di Kab. Bandung, Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: