AGENT OF CHANGE

Posted on: Desember 7, 2009

Posted on: Desember 7, 2009

HARAM MEMATOK HARGA
Oleh : Asep Kurniawan (Abdul Hanif)foto abi copy*

Dalam dunia ekonomi, memang sudah menjadi hukum dimana jika terjadi kelangkaan barang sementara permintaan meningkat maka yang akan terjadi adalah melambungnya harga barang maupun jasa melebihi harga normal. Salah satu kasus terkait yang terjadi adalah ketika terjadinya gempa berkekuatan 7,6 skala richter yang melanda Padang dan sekitarnya, dimana telah terjadi kelangkaan BBM disana. Akibatnya harga BBM eceran menjadi lebih tinggi di atas harga normal, yang asalnya Rp. 4.500/liter menjadi sekitar Rp. 10.000 – 20.000/ liter dan juga naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Melihat fakta tersebut tentu saja MUI tidak tinggal diam. MUI beberapa waktu yang lalu segera mengeluarkan respon atas hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa haramnya menaikan harga di wilayah bencana. Alasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut salah satunya tentu saja untuk kemaslahatan sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokok mereka.

Lantas bagaimana kedudukan hukum bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait ketika mereka menetapkan harga secara umum atau dengan kata lain mematok harga baik itu dalam keadaan bencana ataupun tidak ?

Dalam memenuhi kebutuhan, maka hal pertama yang akan terjadi adalah sebuah interaksi antara pemilik barang/jasa dengan orang yang membutuhkan barang/jasa tersebut sehingga dalam pandangan ekonomi kondisi tersebut akan menimbulkan sebuah transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Dalam pandangan Islam, sebuah transaksi dipandang sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Diantaranya adalah orang yang bertransaksi harus sudah baligh(dewasa), barang/jasa yang akan ditransaksikannya jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan, sama-sama ridha/sepakat terutama dalam hal harga, dan adanya ijab-qabul (serah terima), jika salah satunya hilang maka transaksinya tidak sah. Sehingga dalam hal ini pihak lain tidak diperkenankan ikut campur dalam menentukan transaksi tersebut karena transaksi tersebut merupakan urusan penjual dengan pembeli atas dasar ridha atau sepakat, sehingga turut campur pihak lain dalam menetapkan atau mematok harga jelas tidak dibenarkan, terlepas apakah itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya, karena jika hal itu dilakukan maka sudah pasti akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut bisa penjual bisa juga pembeli yang dirugikan.
Nabi SAW bersabda :
“Sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama ridha/sepakat”

Ketika negara/lembaga terkait lainnya mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang-barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan :
“harga pada masa Rasulullah membumbung. Lalu mereka lapor : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau patok/tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini)’. Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang maha menciptakan, yang Maha menggenggam, yang Maha melapangkan, yang Maha memberi rizki, lagi Maha menentukan harga. Aku ingin mengahadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kedzaliman yang aku lakukan kepadanya (pedagang/pembeli), dalam masalah harta dan darah’.”

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairoh yang megatakan: “bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah/patoklah harga ini.’ Beliau menjawab: ‘(Tidak) justru, biarkan saja.’ Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain dan mengatakan: ‘Wahai rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab: ‘(tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikan.

Maka jika negara ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya telah mematok harga untuk umum itu berarti telah menghilangkan unsur “sama-sama ridha” dalam jual beli, sehingga akhirnya yang terjadi adalah keterpaksaan dalam menjalankan transaksi tersebut dan pasti akan ada pihak yang dirugikan baik itu penjual atau pembeli.

Fakta pematokan harga akan sangat berbahaya terhadap perekonomian masyarakat, alasannya : Pertama, pematokan harga tersebut akan membuka peluang orang untuk membuka pasar gelap (black market), sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang akan dikuasai oleh orang kaya dan ditimbun karena jauh dari pengawasan negara. Jika kita cermati justru kasus penimbunan inilah yang menjadi pendorong utama terjadinya harga melambung, jadi sebetulnya yang haramnya itu adalah menimbun barang dan bukan pada kasus menaikan harga, karena naiknya harga disebabkan ketiadaan/kelangkaan barang dan salah satu penyebab utamanya adalah karena adanya penimbunan oleh orang-orang yang memiliki modal (para kapitalis). Inilah salah satu bukti lagi bagi kita tentang bobroknya sistem kapitalis. Jadi nampaknya mengharamkan menaikan harga di wilayah bencana itu salah alamat.

Kedua, pematokan harga akan menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi stabilitas produksi, bahkan kadang-kadang menyebabkan krisis ekonomi.

Adapun ketika terjadi kasus harga membumbung, maka upaya yang harus dilakukan penguasa itu bukan dengan cara mematok harga, melainkan dengan melakukan upaya stabilisasi melalui cara lain yaitu dengan menstabilkan supply (pengadaan barang atau jasa) yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga krisis harga bisa diantisipasi.
Di masa Umar bin Khatab pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan amur ramadah yang terjadi hanya di Hijjaz, sebagai akibat dari langkanya makanan pada tahun tersebut. Maka, karena langkanya makanan disana, harga makanan tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan Syam ke Hijjaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harganya.
Terlebih, kewajiban penguasa adalah memenuhi kebutuhan pokok (primary needs) masyarakat yaitu berupa kebutuhan primer dengan jalan memudahkan masyarakat untuk memperolehnya tanpa membebaninya, dan itu bisa dilakukan salah satunya melalui pemberian subsidi.

Adapun kaitannya dengan barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti misalnya BBM, air, dll, maka hal tersebut tidak boleh diprivatisasi karena akan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperolehnya dan memang haram untuk diperjual belikannya dalam rangka meraup keuntungan untuk memperkaya pribadi. Justru negaralah yang harus mengelolanya dan membagikannya secara gratis kepada rakyat, kalaupun terpaksa harus membayar, maka sekedar hanya membayar biaya produksi saja. Barang-barang yang sejatinya menguasai hajat hidup orang banyak, hakikatnya itu adalah milik rakyat atau dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan milkiyatul ‘amm (kepemilikan umum).
Rasulullah bersabda:
“kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang gembalaan (hutan), dan api (sumber-sumber barang tambang).”

Bisa disimpulkan bahwa apapun alasannya, mematok harga baik itu dilakukan oleh negara maupun lembaga-lembaga terkait lainnya dalam kaca mata Islam jelas itu haram hukumnya, karena transaksi jual beli merupakan hak antara penjual dan pembeli sampai tercapai unsur sama-sama ridha termasuk dalam masalah harganya, penjual dan pembelilah yang membuat kesepakatannya, siapapun tidak bisa ikut campur dalam menentukan harga.
Wallahu a’lam bishshawab.

*Penulis : Staff pengajar di salah satu sekolah swasta di Kab. Bandung, Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia

“MENTERI HARUS SEHAT”
Oleh : Asep Kurniawan (Abdul Hanif)foto abi copy*

Pemilihan presiden dan wakil presiden telah usai dilaksanakan, dan berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka SBY kembali terpilih dengan didampingi oleh Boediono sebagai wakil presiden yang akan mendampingi SBY hingga lima tahun ke depan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, SBY-Boediono tidak dapat berjalan sendirian. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden dan wakil presiden biasanya dibantu oleh beberapa orang menteri dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dengan harapan ke depannya roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Setelah SBY-Boediono terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, maka SBY pun segera menentukan siapa saja yang akan diangkat jadi menteri untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

Sebelum dilaksanakan upacara pelantikan bagi para calon menteri yang telah dipilih oleh presiden, biasanya sudah menjadi tradisi diadakan pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan untuk memastikan bahwa para calon menteri yang nantinya akan membantu presiden dan wakil presiden benar-benar dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hal tersebut tentu saja perlu dilakukan karena kita tentunya tidak ingin punya penguasa yang secara fisik maupun kejiwaan mengalami gangguan. Apa jadinya jika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah baik fisik maupun kejiwaannya.

Namun demikian, lebih dari itu, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan tentu saja belum cukup sebagai syarat untuk menjadi menteri. Pasalnya selama ini meskipun telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan “fisik” dan “kejiwaan”, namun tetap saja banyak menteri yang bermasalah dan cenderung menyengsarakan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepadanya. Ini tentu saja setidaknya bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa sekedar hanya pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan saja tidaklah cukup untuk menjamin para calon menteri akan baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya selama membantu tugas presiden selama lima tahun ke depan.
Untuk itu, diperlukan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh para calon menteri selain sehat fisik dan kejiwaan:

Pertama, para calon menteri haruslah orang-orang yang memiliki aqidah serta keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Aqidah dan keimanan terntu saja kedepannya sangat terkait dengan keyakinan dia terhadap Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, dan meyakini bahwa Allah menyaksikan setiap apa yang telah, sedang dan akan kita perbuat. Sehingga dengan begitu, Aqidah dan keimanan terhadap Allah inilah yang akan mampu mencegah seseorang untuk menjalankan keburukan, korupsi, dll, karena ia merasa diawasi setiap saat oleh Allah SWT. Dengan kata lain para calon menteri harus memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT yaitu berupa sehat aqidah dan keimanan, sehingga ia mampu menjalankan setiap apa yang telah Allah perintahkan dan nenjauhi apa saja yang telah Allah larang/haramkan.

Kedua, menjadikan syariat Allah selalu di depan matanya (sehat syariat). Diakui ataupun tidak, disadari maupun tidak, aktifitas yang tidak didasarkan pada syariat Allah atau pengurusan dan pengaturan dengan tidak menggunakan syariat Allah sudah terbukti telah menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai musibah yang kini menimpa bangsa ini tidak lain merupakan sebagai suatu teguran dan azab dari Allah SWT karena telah mengabaikan syariat-Nya dalam mengurus dan mengatur kehidupan.

Ketiga, sehat emosi. Ketika seorang menteri keluar dari jalur rel syariat Allah, maka dia wajib menerima koreksian dalam rangka upaya saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan (tawashaubil haq wa tawashaubishhsobr). Jika emosinya sehat, maka koreksian apapun pasti akan diterima dengan tanagan terbuka demi kemaslahatan dan kebaikan rakyat. Berbeda halnya ketika emosinya tidak sehat, maka akan sulit utnuk menerima koreksian dari orang lain ketika mengalami kekeliruan.

Keempat, sehat sistem. Selama pengaturan dan pengurusan rakyat dilakukan dengan menggunakan sisten sekuler-kapitalis-demokratis, maka sampai kapanpun rakyat akan selalu menjadi objek penderita karena pada kenyataannya sistem tersebut tidak pernah terbukti dan hanya mimpi-mimpi belaka. Suara mayoritas hanyalah selogan saja, karena pada kenyataannya aturan yang dibuat tidak pernah mencerminkan suara terbanyak. Misalnya saja kenaikan BBM, RUU APP, RUU SDA, dll,walaupun rakyat sudah menolaknya tapi tetap saja disahkan. Jadi sebenarnya sistem tersebut tidak lebih hanya sekedar untuk melanggengkan para kapitalis untuk menjajah negeri ini. Tentunya para menteri yang sehat dalam memandang sistem sudah dipastikan tidak akan setuju untuk menjalankan sistem sekuler-kapitalis yang bobrok itu. Hanya sistem Islam lah yang akan menjadi pilihan satu-satunya karena isitem Islam lah satu-satunya sebagai sistem yang sehat dunia dan akhirat.

Siapapun menteri yang menghendaki kebaikan bagi kehidupan rakyat tentu akan menjadikan 4 hal di atas sebagai tolak ukur dirinya utnuk menjadi menteri disamping sehat fisik dan kejiwaan.

*Penulis : Staff pengajar di salah satu sekolah swasta di Kab. Bandung, Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia
Redaksi Buletin Cendekia

HARAM MEMBIARKAN RAKYAT MENDERITA !
Oleh : Asep Kurniawan(Abdul Hanif)foto abi

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia tengah digemparkan oleh fatwa terbaru dari MUI yang terkait dengan masalah maraknya fenomena pengemis dewasa ini. Fatwa MUI tersebut secara tegas menyatakan haramnya mengemis. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah pukulan yang luar biasa bagi kalangan para pengemis baik mengemisnya memang karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi perut yang keroncongan atau mengemis karena memang sudah menjadi profesi karena tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Fatwa MUI tersebut sedikit-banyak telah menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terutama dari kalangan para pengemis itu sendiri, bahkan tidak sedikit yang mengeluh karena penghasilan mengemisnya menurun drastis pasca digulirkannya fatwa pengharaman mengemis tersebut. Sejumlah masyarakat pun yang masih memiliki rasa iba terhadap para pengemis setidaknya memperlihatkan kekurang setujuan terhadap dikeluarkannya fatwa tersebut. Namun disatu sisi, sejumlah masyarakat lainnya menyambut baik fatwa tersebut, pasalnya selama ini mereka merasa terganggu dengan semakin menjamurnya profesi pengemis, tidak hanya diperkotaan tapi juga sampai menjalar ke wilayah perkampungan.
Pro-kontra dikalangan masyarakat seputar fatwa MUI tersebut tentu saja sangat beralasan. Alasan paling utama adalah bahwa keluarnya fatwa haramnya mengemis dari MUI tersebut tidak disertai dengan solusi yang tepat untuk menggantikan profesi mengemis tersebut dengan kata lain tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menyambung hidup mereka. Lantas siapakah yang salah dan siapa semestinya yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan pokok mereka (para pengemis)?

Fakta
Kehidupan masyarakat dewasa ini memang serba sulit, mereka harus banting tulang serta kerja ekstra hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka, menafkahi anak istri dan keluarga, menyediakan tempat tinggal untuk berteduh serta pakaian untuk melindungi tubuh dari panas terik matahari dan dinginnya udara malam. Namun, disisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan yang sejatinya bisa mereka gunakan untuk mengais rezeki tidak tersedia dengan baik, sehingga mereka yang tidak kebagian jatah lapangan pekerjaan terpaksa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pokonya, salah satu adalah dengan mengemis, memohon dan mengharap pemberian sesuap nasi kepada mereka yang berada dan bergelimpangan harta.
Kondisi tersebut terpaksa harus menyeret mereka ke lembah kemiskinan yang sebetulnya tidak mereka harapkan sama sekali. Ini adalah fakta kehidupan mayoritas rakyat Indonesia saat ini yang katanya kaya dengan sumber daya alam.

Akar permasalahan
Fakta bahwa banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak bisa disangkal lagi. Keterpaksaan mereka mengambil jalan mengemis demi memenuhi kebutuhan pokok mereka menjadi bukti kuat tentang bagaimana terpuruknya bangsa ini. Maraknya pengemis saat ini sangat jelas masalahnya yaitu karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi mereka dan masalah ini belum dijadikan masalah utama oleh para penguasa negeri ini, mereka hanya baru bisa berbicara soal penertiban, tapi belum bisa memberikan solusi riil bagi permasalahan rakyat miskin dewasa ini. Sulitnya lapangan pekerjaan saat ini karena kesalahan sistem dan mekanisme ekonomi yang diterapkan.
Perekonomian bangsa Indonesia saat ini pengelolaanya tengah diserahkan kepada sistem pengelolaan kapitalis yang nyata-nyata sebuah sistem yang sampai kapanpun tidak akan pernah memihak pada rakyak banyak terlebih bisa mensejahterakan bangsa ini. Inilah akar masalah yang tengah menimpa bangsa Indonesia dewasa ini.
Dari sini jelas, kenapa kemudian di negeri ini praktek mengemis menjamur, yaitu karena ketidak tersediaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi mereka.

Solusi
Permasalahan kaum pengemis ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai hanya dengan sekedar mengeluarkan fatwa haramnya mengemis, tapi harus ada solusi yang nyata yaitu solusi yang bisa membuat hidup mereka menjadi sejahtera, dan ini jelas menjadi tanggung jawab para penguasa karena fungsi penguasa adalah sebagai pengayom (ri’ayah) bagi rakyatnya. Maka hal yang harus dilakukan oleh para penguasa bangsa ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga mereka — para pengemis—bisa bekerja dengan layak dan terhormat.
Selain itu juga para penguasa bangsa ini harus berani membuang jauh sistem pengelolaan ekonomi kapitalis dan diganti dengan sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi islam yang nyata-nyata telah mampu mensejahterakan rakyat.
Membiarkan rakyat menjadi pengemis adalah sebuah bentuk keharaman yang sangat jelas sekaligus menunjukkan ketidak pedulian para penguasa bangsa ini terhadap nasib rakyatnya. Bagaimana tidak, melindungi rakyat dari marabahaya (dhoror) adalah kewajiban penguasa termasuk bahaya kemiskinan beserta turunannya. Jadi semestinya fatwa yang tepat dikeluarkan dalam kondisi seperti ini adalah bukannya “haram mengemis” tapi “haram membiarkan rakyat jadi pengemis”, karena kondisi sekarang dengan diterapkannya sistem sekuler kapitalis oleh para penguasa bangsa ini merupakan upaya memiskinkan dan membunuh rakyat secara sistematis.
Selama ini rakyat telah dibiarkan miskin, para penguasa akan dekat dengan rakyat jika hanya menjelang Pemilu saja. Orang-orang dibiarkan mengemis, tidur di trotoar jalan beralaskan koran dan kardus, berlantaikan tanah, beratapkan langit dan ditemani bintang-bintang di langit, serta mengisi perut keroncongan mereka dengan sesuap nasi basi dari tong sampah.
Jadi menurut hemat saya, fatwa MUI yang mengharamkan mengemis itu kurang relevan, alasannya :
Pertama, fatwa tersebut tidak disertai dengan solusi untuk mengatasi permasalahan kebutuhan pokok mereka, yaitu ketertersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.
Kedua, dengan adanya fatwa tersebut berarti secara tidak langsung sudah membatasi wilayah seseorang untuk beramal dengan shadaqah? Bukankah Islam tidak pernah membatasi seseorang untuk bershadaqah baik itu kepada orang miskin, pengemis, bahkan kepada orang yang berkecukupan sekalipun. Bahkan Islam telah memerintahkan ummatnya untuk memperbanyak sedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, terlebih pada bulah suci Ramadhan yang mulia ini. Jika tidak, akan berlaku Sabda Rasulullah SAW :
<>
“barangsiapa yang bangun pada pagi hari sementara ia tidak memperhatikan urusan/kebutuhan kaum muslimin maka ia bukan termasuk golongan kaum muslimin”.
Ketiga, Fatwa tersebut dengan sengaja atau tidak akan membuat kehidupan para pengemis dan orang-orang miskin jauh lebih miskin dan menderita karena rantai nafkah mereka telah diputus. Jika begitu fatwa tersebut secara tidak langsung telah sejalan dengan tujuan sistem kapitalis untuk memiskinkan dan membunuh rakyat secara sistematis.
Na’udzubillahi min dzalik, masya allah !
Semoga kita selalu termasuk kedalam golongan orang-orang yang selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang lain yang nyata-nyata sedang membutuhkan pertolongan kita, amiin.
Wallahu a’lam bishshawab.

Penulis : Staff pengajar di salah satu sekolah swasta di Kab. Bandung, Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia